Actio Redhibitoria dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Komparatif-Fungsional atas Hak Pembatalan Jual Beli Karena Cacat Tersembunyi

Abstract

This article examines the concept of actio redhibitoria—the buyer's right to rescind a sale due to hidden defects—from the perspective of Islamic law through a comparative-functional approach. Originating from Roman law and preserved in modern civil law traditions, actio redhibitoria represents one of two principal remedies for defective goods, alongside actio quanti minoris (price reduction). This study identifies khiyār—particularly khiyār al-'ayb (option due to defect)—as its closest functional equivalent in Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), grounded in the normative principles of mutual consent ('an-tarāḍin), prohibition of gharar and tadlīs, and the elimination of harm (al-ḍarar yuzāl). Two primary remedy pathways emerge in fiqh: rescission/return and proportional compensation, mirroring the dual-remedy structure of Roman-civil tradition. The study further demonstrates that concealment of defects constitutes not merely an ethical violation but a triggering factor for the buyer's corrective rights. In the context of contemporary e-commerce, risks of gharar are heightened due to information asymmetry, making khiyār mechanisms increasingly relevant. Unlike certain civil law models that permit warranty exclusions or impose strict numerical deadlines, fiqh sources emphasize the continuity of defect-remedy rights as part of harm prevention. Clauses eliminating the buyer's right to return defective goods are assessed as contrary to maqasid al-shari'ah and principles of contractual justice.

Artikel ini mengkaji konsep actio redhibitoria—hak pembeli untuk membatalkan jual beli karena adanya cacat tersembunyi pada barang—dari perspektif Hukum Islam melalui pendekatan komparatif-fungsional. Berasal dari tradisi hukum Romawi dan dipertahankan dalam berbagai rezim hukum perdata modern, actio redhibitoria merupakan salah satu dari dua remedi utama atas cacat barang, berdampingan dengan actio quanti minoris (pengurangan harga). Kajian ini mengidentifikasi khiyār—khususnya khiyār al-'ayb (opsi karena cacat)—sebagai padanan fungsional terdekat dalam fikih muamalah, yang berpijak pada prinsip normatif kerelaan timbal balik ('an-tarāḍin), larangan gharar dan tadlīs, serta orientasi eliminasi mudarat (al-ḍarar yuzāl). Dua jalur remedi utama dalam fikih—pembatalan/pengembalian dan kompensasi proporsional—ditemukan secara paralel dengan struktur remedi ganda tradisi Romawi-perdata. Kajian ini lebih lanjut menunjukkan bahwa penyembunyian cacat bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan faktor pemicu hak korektif pembeli. Dalam konteks e-commerce kontemporer, risiko gharar meningkat akibat asimetri informasi, sehingga mekanisme khiyār menjadi semakin relevan. Berbeda dengan sejumlah model hukum perdata yang memungkinkan pengecualian garansi atau menetapkan tenggat numerik yang ketat, sumber-sumber fikih menekankan keberlanjutan hak remedi atas cacat sebagai bagian dari pencegahan mudarat, dan klausula yang meniadakan hak pengembalian barang cacat dinilai bertentangan dengan maqasid syariah dan keadilan kontraktual.