Actus Reus dalam Hukum Pidana Islam: Kajian Konseptual Al-Rukn Al-Mādī dalam Fiqh Jinayah

Abstract

This article examines the concept of actus reus in Islamic criminal law (fiqh al-jināyah) through the lens of al-rukn al-mādī—the material/physical element of jarīmah. Using a conceptual-comparative approach, this study demonstrates that actus reus in Islamic criminal law is not a standalone element, but is always interconnected with two other pillars: al-rukn al-syar’ī (the legality element) and al-rukn al-adabī (the moral/accountability element). The physical element encompasses both active conduct and omission (tark), as well as verbal acts, gestures, and conduct through particular means. In result-based offenses, al-rukn al-mādī also requires isnād mādī—a causal chain linking conduct to consequence. The flexibility of the ta’zīr system enables Islamic criminal law to accommodate various forms of contemporary conduct—including corruption, sexual harassment, terrorism, racism, and environmental destruction—as jarīmah, provided that the requisite pillars are satisfied. The study concludes that actus reus in Islamic criminal law constitutes the factual foundation upon which legality and criminal accountability are assessed, and its proof is governed by principles of evidentiary caution, including the doctrine of doubt in favor of the accused and dar’ al-ḥudūd bi al-syubuhāt.

Artikel ini mengkaji konsep actus reus dalam hukum pidana Islam (fiqh al-jināyah) melalui kerangka al-rukn al-mādī—unsur materiil/fisik jarimah. Dengan pendekatan konseptual-komparatif, kajian ini menunjukkan bahwa actus reus dalam hukum pidana Islam tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkelindan dengan dua rukun lainnya: al-rukn al-syar’ī (unsur legalitas) dan al-rukn al-adabī (unsur pertanggungjawaban/moril). Unsur fisik mencakup perbuatan aktif maupun sikap tidak berbuat (tark), termasuk perkataan, isyarat, dan tindakan melalui sarana tertentu. Pada delik berbasis akibat, al-rukn al-mādī juga mensyaratkan isnād mādī—rantai kausal yang menghubungkan perbuatan dan konsekuensinya. Fleksibilitas sistem ta’zīr memungkinkan hukum pidana Islam mengakomodasi berbagai bentuk perbuatan kontemporer—korupsi, pelecehan seksual, terorisme, rasisme, dan perusakan lingkungan—sebagai jarimah, dengan tetap mensyaratkan terpenuhinya rukun-rukunnya. Kajian ini menyimpulkan bahwa actus reus dalam hukum pidana Islam merupakan fondasi faktual untuk menilai legalitas dan pertanggungjawaban pidana, dan pembuktiannya diatur oleh prinsip kehati-hatian, termasuk penafsiran keraguan untuk terdakwa dan dar’ al-ḥudūd bi al-syubuhāt.