Administrasi Hukum menurut Hukum Islam: Proses Normatif-Institusional dalam Pengelolaan dan Pelaksanaan Aturan Hukum oleh Lembaga Negara

Abstract

This article examines Islamic law administration as a normative-institutional process that bridges Sharia values — justice, amanah, maslahah, musyawarah, and tolerance — with state instruments including regulations, licensing, recording, supervision, audit, and adjudication. Using a qualitative-normative approach with literature study, this article analyzes how Sharia norms are positivized, institutionalized, operationalized, supervised, and resolved through judicial mechanisms in state administration. The findings show that in Indonesia, this process is reflected in Sharia positivization through legislation in the fields of zakat, waqf, and hajj; the role of religious authorities (MUI/DSN fatwas) in norm reconfiguration; and the institutionalization of Sharia compliance oversight such as zakat Sharia audits and Islamic banking Sharia Supervisory Boards. However, the main challenge lies in the risk of bureaucratization that overemphasizes administrative procedures, potential interest distortion in administrative design, and the need to maintain compatibility with pluralism and the state's constitutional foundation. Therefore, adequate Islamic law administration requires consistent integration between legal certainty and administrative order with maslahah orientation as the Sharia objective, while ensuring effective supervision and judicial mechanisms as guardians of justice.

Artikel ini mengkaji administrasi hukum menurut hukum Islam sebagai proses normatif-institusional yang menjembatani nilai-nilai syariah — keadilan, amanah, maslahah, musyawarah, dan toleransi — dengan instrumen negara berupa peraturan, perizinan, pencatatan, pengawasan, audit, dan peradilan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-normatif melalui studi kepustakaan, artikel ini menganalisis bagaimana norma-norma syariah dipositivisasi, diinstitusionalisasi, dioperasionalkan, diawasi, dan diselesaikan melalui mekanisme peradilan dalam penyelenggaraan negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa di Indonesia, proses ini tampak pada positivisasi syariah melalui legislasi di bidang zakat, wakaf, dan haji; peran otoritas keagamaan (fatwa MUI/DSN) dalam rekonfigurasi norma; serta pelembagaan pengawasan kepatuhan syariah seperti audit syariah zakat dan Dewan Pengawas Syariah perbankan. Namun, tantangan utama berada pada risiko birokratisasi yang menekankan prosedur administratif semata, potensi distorsi kepentingan dalam desain administrasi, serta kebutuhan menjaga kompatibilitas dengan pluralisme dan dasar negara. Karena itu, administrasi hukum menurut hukum Islam yang memadai menuntut integrasi yang konsisten antara kepastian hukum dan ketertiban administrasi dengan orientasi maslahah sebagai tujuan syariat, sekaligus memastikan mekanisme pengawasan dan peradilan berjalan efektif sebagai pengaman keadilan.