Akseptasi dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual Atas Qabul sebagai Unsur Pembentuk Akad

Abstract

Acceptance refers to a declaration of receipt or consent to an offer resulting in the formation of an agreement; in the law of negotiable instruments, it denotes the acceptance of a bill of exchange by the drawee. In Islamic law, acceptance is examined within the framework of akad (contract) through the mechanism of ijab (offer) and qabul (acceptance). This article aims to comprehensively examine the concept of acceptance from an Islamic legal perspective, encompassing its definition, pillars and conditions, forms, binding force, and application in Islamic financial institutions. The method employed is a normative-doctrinal study based on a literature review of Islamic law, civil law, and Islamic economic law. The findings indicate that acceptance in Islamic law is essentially identical to qabul as an element of shighat al-’aqd, which requires freedom of will, legal capacity of the parties, conformity with the content of the offer, and compliance with Sharia principles. Acceptance may be expressed orally, in writing, through gestures, conduct, or electronically. A contract arising from valid acceptance is binding and must be fulfilled, and cannot be unilaterally withdrawn unless there is a legally recognized justification. In the practice of Islamic financial institutions, acceptance is operationalized through consent documents and contract signing, with dispute resolution conducted through deliberation, the Religious Court, or Sharia arbitration.

Akseptasi merupakan pernyataan penerimaan atau persetujuan terhadap suatu penawaran sehingga terbentuk perjanjian; dalam hukum surat berharga, akseptasi berarti penerimaan wesel oleh tertarik. Dalam hukum Islam, akseptasi dikaji melalui kerangka akad dengan mekanisme ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Artikel ini bertujuan mengkaji konsep akseptasi dalam perspektif hukum Islam secara komprehensif, mencakup definisi, rukun dan syarat, bentuk, kekuatan mengikat, serta penerapannya dalam praktik lembaga keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah kajian normatif-doktrinal berbasis studi pustaka terhadap literatur hukum Islam, hukum perdata, dan hukum ekonomi syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa akseptasi dalam hukum Islam pada dasarnya identik dengan qabul sebagai unsur shighat akad yang mensyaratkan kebebasan kehendak, kecakapan para pihak, kesesuaian dengan isi penawaran, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Akseptasi dapat dilakukan secara lisan, tertulis, melalui isyarat, perbuatan, maupun secara elektronik. Akad yang lahir dari akseptasi yang sah bersifat mengikat dan wajib dipenuhi, serta tidak dapat ditarik secara sepihak kecuali terdapat alasan hukum yang dibenarkan. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, akseptasi dioperasionalisasi melalui dokumen persetujuan dan penandatanganan akad, dengan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, Peradilan Agama, atau arbitrase syariah.