Akta Perdamaian Menurut Hukum Islam: Konseptualisasi Sulh/Iṣlāḥ dan Pelembagaannya dalam Putusan Pengadilan

Abstract

This article examines the concept of akta perdamaian (deed of peace/settlement deed) from the perspective of Islamic law and its institutionalization within the Indonesian judicial system, particularly the Religious Courts (Pengadilan Agama). Through a normative-analytical approach based on literature synthesis, this study explores the conceptual convergence between the Islamic doctrine of sulh/iṣlāḥ (peaceful settlement) and the procedural mechanisms of court-mediated settlement under Indonesian positive law. The findings indicate that akta perdamaian functions as a formalized expression of sulh, wherein a private consensual agreement is transformed into a legally enforceable instrument through judicial ratification, acquiring the same binding force as a court verdict. In the context of sharia economic disputes — exclusively under the jurisdiction of Religious Courts following Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012 — the akta perdamaian serves as a normative bridge between sharia compliance expectations and the procedural efficiency goals of dispute resolution. However, the literature also reveals persistent challenges including limited mediator competence, low legal culture awareness, and the absence of sharia-specific procedural law. This article concludes that an ideal akta perdamaian must satisfy both procedural legality and substantive sharia conformity, and that its effective production depends on judicial capacity, institutional readiness, and the good faith of the disputing parties.

Artikel ini mengkaji konsep akta perdamaian dari perspektif hukum Islam dan pelembagaannya dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya Pengadilan Agama. Melalui pendekatan normatif-analitis berbasis sintesis literatur, studi ini menelusuri titik temu antara doktrin Islam tentang sulh/iṣlāḥ (perdamaian) dengan mekanisme prosedural penyelesaian damai dalam hukum positif Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa akta perdamaian berfungsi sebagai formalisasi sulh, di mana kesepakatan konsensual para pihak ditransformasikan menjadi instrumen yang dapat dipaksakan secara hukum melalui pengesahan yudisial, sehingga memperoleh kekuatan mengikat setara putusan pengadilan. Dalam konteks sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, akta perdamaian berperan sebagai jembatan normatif antara tuntutan kepatuhan syariah dan tujuan efisiensi penyelesaian sengketa. Namun, literatur juga mengungkap tantangan yang berulang, meliputi keterbatasan kompetensi mediator, rendahnya budaya hukum masyarakat, serta belum tersedianya hukum acara khusus peradilan Islam. Artikel ini menyimpulkan bahwa akta perdamaian yang ideal harus memenuhi keabsahan prosedural sekaligus kesesuaian substantif dengan prinsip syariah, dan efektivitas produksinya bergantung pada kapasitas yudisial, kesiapan institusional, serta itikad baik para pihak yang bersengketa.