Alegasi dalam Persidangan: Perspektif Hukum Islam dan Praktik Peradilan Kontemporer

Abstract

Allegation is a statement or claim regarding a legal fact submitted in court proceedings, functioning as the starting point of the entire litigation mechanism. This article aims to examine the position and function of allegation in court proceedings from an Islamic law perspective and contemporary judicial practice, with a focus on religious courts in Indonesia. The method employed is a normative-analytical study based on Islamic legal literature and procedural regulations. The findings indicate that allegations cannot be treated as one-sided narratives; they must be formulated to meet formal and substantive requirements, tested through balanced evidentiary mechanisms, and managed within a procedural ecosystem encompassing mediation, adversarial confrontation, and control over procedural abuse. The normative Islamic perspective affirms the obligation to hear both parties before rendering a decision, which aligns with the modern principle of muwājahah. The transformation of e-litigation adds new dimensions to the submission and examination of allegations, bringing both efficiency opportunities and evidentiary challenges. The quality of procedural justice is determined by the balance among the right to defense, evidentiary discipline, and prevention of procedural abuse.

Alegasi merupakan pernyataan atau tuduhan mengenai suatu fakta hukum yang diajukan dalam proses persidangan dan berfungsi sebagai titik tolak seluruh mekanisme beracara. Artikel ini bertujuan mengkaji posisi dan fungsi alegasi dalam persidangan dari perspektif hukum Islam serta praktik peradilan kontemporer, dengan fokus pada peradilan agama di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian normatif-analitis berbasis literatur hukum Islam dan regulasi prosedural. Hasil kajian menunjukkan bahwa alegasi tidak dapat diperlakukan sebagai narasi sepihak; ia harus disusun memenuhi syarat formil dan materiil, diuji melalui mekanisme pembuktian yang berimbang, dan dikelola dalam ekosistem prosedural yang mencakup mediasi, kontradiktor, serta kontrol terhadap penyalahgunaan prosedur. Perspektif normatif Islam menegaskan keharusan mendengar kedua pihak sebelum memutus, yang sejalan dengan prinsip modern tentang muwājahah. Transformasi e-litigasi menambah dimensi baru dalam pengajuan dan pengujian alegasi, dengan peluang efisiensi sekaligus tantangan pembuktian. Kualitas keadilan prosedural ditentukan oleh keseimbangan antara hak pembelaan, disiplin pembuktian, dan pencegahan penyalahgunaan prosedur.