Absolutisme dalam Ilmu Politik Islam (Siyāsah): Konsep, Genealogi Historis, dan Evaluasi Normatif

Abstract

This article examines the concept of absolutism within the framework of Islamic political science (siyāsah), covering its definition, historical genealogy, normative evaluation, and contemporary critiques. Using a literature review method, this study analyzes various scholarly sources in Islamic political thought to trace how absolutism emerged, was consolidated, and was criticized within the Islamic tradition. The findings show that absolutism in Islamic political discourse refers to the concentration of supreme authority in a single ruler or small group, often accompanied by religious legitimation claims. Historically, absolutism developed through the transformation of early Islamic leadership into dynastic monarchy, beginning with the Umayyad Dynasty and consolidated during the Abbasid period. In the Sunni political tradition, absolutism was sustained through doctrines of obedience and the patron-client relationship between scholars and rulers. Normatively, however, Islamic texts do not prescribe a specific form of government; principles of shūrā and nomocracy serve as conceptual counterweights to absolutism. Contemporary critics — including Soroush, Azra, and Nurcholish Madjid — argue that absolutism is incompatible with democratic values and the theological principle of tawḥīd.

Artikel ini mengkaji konsep absolutisme dalam kerangka ilmu politik Islam (siyāsah), meliputi definisi, genealogi historis, evaluasi normatif, dan kritik kontemporer. Dengan menggunakan metode kajian literatur, penelitian ini menganalisis berbagai sumber pemikiran politik Islam untuk menelusuri bagaimana absolutisme muncul, terkonsolidasi, dan dikritisi dalam tradisi Islam. Temuan menunjukkan bahwa absolutisme dalam diskursus politik Islam merujuk pada pemusatan otoritas tertinggi pada satu penguasa atau kelompok kecil, yang kerap disertai klaim legitimasi keagamaan. Secara historis, absolutisme berkembang melalui transformasi kepemimpinan Islam awal menjadi monarki dinasti, dimulai dari Dinasti Umayyah dan terkonsolidasi pada masa 'Abbasiyyah. Dalam tradisi politik Sunni, absolutisme terpelihara melalui doktrin kepatuhan dan relasi patronase ulama–penguasa. Namun, secara normatif, teks-teks Islam tidak menetapkan satu bentuk negara tertentu; prinsip syūrā dan nomokrasi hadir sebagai penyeimbang konseptual terhadap absolutisme. Kritikus kontemporer — di antaranya Soroush, Azra, dan Nurcholish Madjid — berpendapat bahwa absolutisme tidak sejalan dengan nilai-nilai demokratis dan prinsip teologis tauhid.